Bangga Kencana II Yogyakarta – Pemerintah kini menggratiskan biaya pelayanan kontrasepsi jangka panjang. BKKBN telah menganggarkan pembiayaan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya masuk menjadi bagian dari APBD sebagai Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Cara mendapatkan layanan sangat mudah, cukup hubungi Penyuluh KB atau Kader KB setempat, selanjutnya akan direkomendasikan alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi calon akseptor serta dimana dapat memperoleh layanan. Kontrasepsi gratis ini berlaku bagi jenis kontrasepsi jangka panjang, yaitu IUD, Implan, MOW/tubektomi, dan MOP/vasektomi.
Menangkap peluang tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta bersama RS PKU Muhammadiyah Yogyakartga menggelar baksos pelayanan KB MKJP pada Rabu (1/2/2023).
RS PKU sekaligus menjadikannya rangkaian peringatan Milad RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang ke-100 sekaligus yang ke-14 bagi RS PKU Muhammadiyah Gamping. Target layanan sebanyak 114 akseptor , 100 dari PKU Yogyakarta dan 14 dari PKU Gamping, sesuai jumlah tahun milad bagi kedua RS tersebut.
Kepala Dinas P3AP2KB menyampaikan bahwa bhakti sosial pelayanan KB semacam ini akan dilaksanakan sebulan sekali dengan mengambil momen strategis tertentu seperti hari besar nasional. Pelayanan ini menyasar kelompok pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak tunda.
Data menunjukkan bahwa dari 8992 pasangan usia subur, baru 54% yang ikut KB dan yang tidak ingin anak lagi serta ingin anak tunda mencapai 28%. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi dan bhakti sosial agar kesertaan KB meningkat.
Pada tahun 2023 ini target pelayanan IUD di kota Yogyakarta yaitu 1275 IUD, 304 implan, 63 MOW dan 7 MOP. Untuk yaitu ikut program MOW dan MOP mendapatkan bantuan dari pemerintah kota Yogyakarta sebesar 1 juta rupiah.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta, Wirawan Hario Yudho, SH menyampaikan bahwa kota Yogyakarta termasuk kota dengan penduduk padat yang tidak sehat sehingga perlu perbaikan dari semua komponen.
PKU Muhammadiyah Yogyakarta menjadi salah satu bagian utama yang ikut melaksanakan pengendalian kependudukan dengan program bhaksos KB MKJP dengan harapan program tersebut dapat memberikan dukungan dalam membentuk generasi unggul.
Dr. Iin Nadzifah hamid menyampaikan bahwa Kegiatan pelayanan KB MKJP awal tahun ini dilaksanakan serentak di semua provinsi termasuk di Daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses dan cakupan peserta KB, akselerasi target pelayanan KB di DIY sekaligus sebagai upaya optimalisasi serapan DAK – BOKB tahun anggaran 2023.
Melalui pelayanan KB awal tahun ini diharapkan pula dapat mendorong antusiasme masyarakat DIY atau pasangan usia subur untuk menjalankan program KB dengan baik. Sehingga dapat merencanakan kehamilan dan mengatur jarak kelahiran guna mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Pelayanan KB sangat berhubungan erat dengan upaya mewujudkan generasi sehat dan unggul. Mengatur jarak kelahiran anak menjadi sangat penting dalam sebuah keluarga. Selain itu, pentingnya menjaga usia kehamilan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus sebagai salah satu upaya dalam mencegah terjadinya stunting.
Pengendalian angka kelahiran dalam satu keluarga akan berdampak kepada penurunan prevalensi stunting. Kondisi stunting saat ini, berdasarkan sumber SSGI 2022, prevalensi stunting secara Nasional sebesar 21,6% (turun 2,8%) dari 24,4% 6 SSGI 2021, dan untuk DIY turun 0,9% dari 17,3% SSGI 2021 menjadi 16,4% SSGI 2022. Kota Yogyakarta terendah sebesar 13,8%, turun 3,3% dari 17,1% tahun sebelumnya.
Setelah kegiatan pembukaan, dilaksanakan kunjungan ke tempat pelayanan KB yaitu KB IUD dan implant. Akseptor yang terlayani pada bhaksos ini sejumlah 85 akseptor dengan rincian 64 akseptor pasang IUD dan 21 akseptor pasang implant.@Red.
