Selamat Ulang Tahun Yayasan Damandiri “Kebersamaan Kekeluargaan Sebagai Pengejawantahan Pancasila

0
38 views

Ket: Prof Haryono Suyono.

Bangga Kencana || Jakarta – Setelah usulan Undang-Undang KB dan Kependudukan pada tahun 1992 tentang KB dan Keluarga sejahtera mengatur kelanjutan program KB dan pembangunan keluarga sejahtera yang dibawakan Menteri Kependudukan Prof. Dr. Emil Salim bersama Kepala BKKBN Dr. Haryono Suyono disetujui DPR, kemudian disahkan dengan tanda tangan Presiden RI sebagai Undang-undang.

Persiapan pembangunan keluarga sejahtera sesungguhnya telah dimulai segera setelah Indonesia menerima Penghargaan PBB, karena ada kritik bahwa intervensi kepada keluarga perlu landasan hukum, maka setelah UU di tetapkan, Presiden segera memerintahkan agar upaya membangun keluarga sejahtera itu dimulai.

Setelah Program KB dimulai tahun 1970, sekitar tahun 1993 cita-citanya dibulatkan melalui Rakernas membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Karena pada tahun 1989 cita-cita membangun keluarga kecil tercapai, guna memenuhi tuntutan rakyat agar segera mengarah pada upaya pembangunan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, keluarga yang ber-KB perlu dibantu menjadi keluarga sejahtera.

Bantuan itu diharapkan setiap keluarga agar mampu mengembangkan program ekonomi rumah tangga yang akhirnya berkembang sebagai keluarga mandiri yang sejahtera. Mulailah BKKBN menyediakan insentif bagi kelompok Peserta mengembangkan usaha ekonomi.

Bantuan awal berupa bibit kelapa hibrida, bantuan dana untuk pertanian di sekitar halaman rumah, usaha kecil dan menengah serta kursus-kursus ketrampilan untuk para ibu anggota Kelompok Peserta KB.

Pada tahun 1994-1995 mulai diadakan upaya pengentasan kemiskinan dengan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) untuk sekitar 20.000 desa dipimpin Menteri Ketua Bappenas dan Inpres Keluarga Sejahtera (IKS) untuk 40.000 desa dipimpin Kepala BKKBN. Untuk IDT disediakan anggaran pemerintah sedangkan untuk IKS perlu dikembangkan dana mandiri.

Selama tahun 1970 sampai 1990 para sesepuh program KB pusat dan daerah umumnya adalah dokter ahli penyakit kandungan seperti Prof Dr HM Yudono, Prof. Dr. Hanifah Wignyosastro SpOG, Prof. Dr. Sudradji Sumapraja SpOG, Prof. Dr. Afansa Moeloek, Prof. Dr. Suprapti Samil SpOG, Prof. Dr. Biran Affandi SpOG, Prof. Dr. Djoko Rahardjo SpBU, Prof. Dr. Nila Moeloek, Prof. Dr. Gulardi SpOG, Prof. Dr. Ichramsyah SpOG, Dr. Djaja Dilaga Sp.OG, Dr. Sarsanto Sp.OG, dr. Sri Hartati Pandhi MPH, Prof. Dr. Azrul Azwar, Prof. Dr. Suleiman SpOG, Prof. Dr. Agustina SpOG, Prof. Dr. Djamhoer SpOG, Prof. Dr. Untung Praptohardjo SpOG., Prof. Dr. Bambang Rahino, Prof Dr. Puruhito, Dr. Lila Dewata, Prof. Dr. Suhartono, Dr. Djoko Waspodo, Prof. Dr. AR Syahrial, Prof. Dr. Muchlis Hasan, Prof Dr. Nur Pramana Noor, dr. Mahyuddin, Prof. Dr. Hanafiah, Dr. Rizani, Dr. George Adrianz, Dr. Hakim Sorimuda Pohan SpOG dan banyak lagi yang penuh dedikasi membangun Program KB di seluruh Indonesia.

Pada waktu diajak mengembangkan kegiatan ekonomi, disarankan agar memperluas kemitraan dengan ahli ekonomi, perbankan dan konglomerat yaitu para pengusaha yang pengembangan usahanya pada tingkat awal dibantu dengan dukungan pemerintah. Mulai dihubungi para Konglomerat dan pihak perbankan.

Pendekatan kepada Pimpinan Bank pemerintah utamanya ditujukan kepada Direktur Bank BRI karena dianggap dekat dengan masyarakat desa. Tetapi diusulkan agar Bank BNI diajak karena belum banyak melibatkan masyarakat desa sebagai nasabah. Maka dikembangkan pendekatan kepada Dirut Bank BNI, waktu itu Bapak Winarto Soemarto (almarhum).

Dalam pembicaraan awal beliau mengajak Pimpinan BKKBN melakukan peninjauan ke Hong Kong menyaksikan bagaimana Cabang BNI membantu pengusaha kecil dan menengah di Kota ini membangun usaha dengan Bank. Dalam pertemuan bersama itu dirancang suatu skim usaha tabungan bersama bantuan dana pemerintah serta kredit dari sumber dana yang terkumpul. Skim tersebut dipersiapkan dengan matang termasuk Yayasan pengelolanya, yaitu Yayasan Anugerah Kencana Buana, yang terbentuk pada saat Indonesia menerima Penghargaan PBB.

Setelah dirapikan, konsep itu disampaikan kepada Bapak HM Soeharto selaku Presiden. Gagasan itu diterima dengan baik tetapi dianggap terlalu lamban karena harus menunggu kegiatan menabung yang disubsidi sebagai modal. Presiden memutuskan agar Pimpinan BKKBN dibantu oleh beberapa tenaga lain melakukan advokasi kepada para Konglomerat untuk mendapat bantuan modal awal. Secara kebetulan para Konglomerat telah dihimbau oleh beliau untuk mulai membantu rakyat. Dalam pertemuan para pengusaha di Bali seruan Presiden itu di tanggapi secara positif.

Atas dasar petunjuk Presiden dan Keputusan Konglomerat di Bali itu, dr. Loet Affandi selaku Deputy Umum BKKBN mempersiapkan beberapa pertemuan dengan para Konglomerat yang semuanya adalah Pimpinan Perusahaan besar. Karena BKKBN biasa bertemu dengan masyarakat desa maka segala sesuatu selalu dipersiapkan secara matang, termasuk konsumsi dan sebagainya.

Pada waktu pertemuan diselingi makan siang, BKKBN juga membayar biaya makan siang tersebut. Konglomerat yang ikut dalam pertemuan “merasa heran” karena mereka ditraktir, biasanya mereka yang traktir. Sebagai balasan, Konglomerat datang ke kantor dengan membawa oleh-oleh sebagai kenangan dan terjadilah persahabatan untuk rakyat kecil dengan program Tabungan Keluarga sejahtera yang modal awalnya sebagian dibantu Konglomerat.

Sebagai balas jasa, pak Harto memutuskan pembentukan Yayasan baru yang dipimpin langsung pak Harto dan Dr. Haryono Suyono sebagai wakil serta dua Konglomerat Bapak Liem Swie Liong dan Bapak Sudwikatmono sebagai anggota. Tujuannya adalah membantu pemberdayaan sekitar 13 juta keluarga prasejahtera si seluruh Indonesia melalui kredit yang modalnya dikumpulkan melalui tabungan dan bantuan Konglomerat yang sangat besar.

Semua kegiatan itu ingin diumumkan pada tanggal 1 Oktober 1995 sebagai peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Hari itu Minggu sehingga diundur tanggal 2 Oktober ditandai niat gotong royong antara masyarakat yang mapan dan keluarga yang dibantu pemberdayaan agar segera berkembang menjadi keluarga mandiri.

Prinsip utama yayasan adalah cakupan sebanyak mungkin agar semua keluarga prasejahtera, biarpun lamban, maju bersama, bukan hanya sejumlah kecil keluarga dibantu. Selama tahun 1995 dilakukan persiapan pengumpulan dana yang dibantu Dirjen Pajak Bapak Dr. Fuad Bawasir. Pada tanggal 15 Januari 1996 Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) dengan Ketua Bapak HM Soeharto dan Wakil Ketua Dr. Haryono Suyono, sebagai pribadi, anggota pendiri dua orang Konglomerat Bapak Liem Swie Liong dan Bapak Sudwikatmono, sebagai pribadi, dicanangkan secara resmi.

Pada tanggal itu pula Tabungan Keluarga Sejahtera digulirkan dan sampai akhir tahun memiliki jumlah nasabah pada Bank BNI sebanyak 13,6 juta keluarga prasejahtera. Sekitar 11,6 juta keluarga mengambil kredit Keluarga Sejahtera yang ikut dalam usaha pengentasan kemiskinan yang berhasil.

Pada tahun 1997 bersama program IDT tingkat kemiskinan di Indonesia berhasil diturunkan dari tingkat 30 persen di tahun 1990 menjadi sekitar 11 persen. Berkat keberhasilan itu, Indonesia diberikan Penghargaan PBB yang diserahkan langsung Dirjen UNDP di Jakarta, Yayasan Damandiri memperoleh copy penghargaan PBB tersebut sebagai pengakuan kegiatannya di pedesaan, utamanya untuk keluarga prasejahtrera.

Hari Ini, Jumat (15 Januari 2021) Hari Ulang Tahun Yayasan Damandiri ke 25. Selamat Ulang Tahun Yayasan Damandiri semoga yayasan ini kembali pada tujuan awalnya untuk pemberdayaan keluarga pra sejahtera dengan dukungan anak muda, mahasiswa dan partisipasi keluarga mampu melalui pemberdayaan gotong royong dalam kebersamaan kekeluargaan akrab sebagai pengejawantahan dasar negara Pancasila. Semoga. @red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here